PILKADA SERENTAK DAN HARI ANTIKORUPSI

9 Desember 2015 menjadi moment bersejarah bagi setiap daerah di indonesia . yang mana moment ini adalah moment dimana masyarakat di seluruh daerah indonesia menentukan pilihannya kepada orang –orang yang akan membawa daerah asal mereka kearah yang lebih baik lagi.Pilkada begitu sebutan untuk moment luar biasa ini. Ada 2 hal yang menarik dari pelaksanaan pilkada tahun ini yaitu pelaksanaan nya yang seretak diseluruh indonesia serta pelaksanaan pilkada tahun ini bertepatan dengan hari anti korupsi sedunia yang seolah mengisyarakan secara tidak langsung agar kita melaksanakan dan juga mengawal penyelenggaraan pilkada ini agar bebas dari KKN.Pilkada jika kita lihat dari masa ke masa mengalami satu kemunduran yang sangat memprihatinkan bukan hanya kita tinjau dari antusiasme masyarakat yang makin hari makin menurun , banyak nya praktek –praktek money politik dari para calon yang akan bertaruh di kontestasi itu hingga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Banwaslu yang sampai saat ini masih kurang optimal dalam menyelenggarakan pilkada secara baik.

Sedikit menganai anggaran Pilkada, Biaya pilkada untuk kabupaten/kota Rp 25 miliar, untuk pilkada provinsi Rp 100 miliar. Jadi untuk keseluruhan pilkada di Indonesia diperlukan Rp 17 triliun. Kalau dilaksanakan secara serentak diperlukan Rp 10 triliun. Lebih hemat dan hanya sekian persen dari APBN. Jadi, saya pikir pilkada bisa dibiayai oleh APBN, bukan oleh APBD,” kata Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Yuna Farhan, Minggu (2/9) di Jakarta. Studi yang dilakukan Seknas Fitra di 14 daerah menemukan, pembiayaan pilkada melalui APBD memberi peluang besar bagi pelaku di daerah untuk melakukan politik dan politisasi anggaran. Calon yang sedang memegang kekuasaan eksekutif pemerintahan daerah dapat menggunakan instrumen anggaran pilkada untuk memperkuat posisi tawar politiknya.

Terkait politisasi anggaran, saat tahap pilkada mulai berjalan, ternyata banyak daerah yang belum mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pilkada. Alasannya antara lain daerah tidak memiliki anggaran tambahan untuk membiayai pilkada. Selain itu, banyak daerah yang belum menetapkan APBD untuk tahapan pilkada.

Pilkada serentak juga tidak sepenuhnya serentak di berbagai daerah di indonesia melainkan di beberapa daerah seperti Kalimatan Tengah menunda pilkada karena ada calon yang belum diverifikasi dan juga surat suara yang belum sepenuhnya dicetak . bukan hanya kalteng yang mengalami masalah – masalah seperti ini tetapi ada beberapa daerah lagi yang masih mengalami masalah seperti ini diantara nya Kabupaten Pak-pak , Manado ,Simalungun , Pematang siantar dan Kalimanan Tengah.Lebih lanjut kita tidak akan terlarut dalam pembahasan mengani hal ini kendati hal ini memang masalah yang harus kita selesaikan untuk memperbaiki proses Pilkada kita agar lebih baik lagi , hal yang menjadi lebih penting justru berharapnya kita agar pilkada hari ini bebas dari segala bentuk KKN seperti money politic , jual beli suara serta adanya kerja sama antara pihak penyelenggara dan juga calon untuk memenangkan pilkada.

Dibutuhkan pengertian dan kesadaran dari masyarakat sebagai pihak yang memberi suara serta peran aktif dari pihak penyelenggara untuk mengantisipasi agar kejadian –kejadian ini tidak terjadi karena kejadian seperti ini sangat mempengaruhi paradigama masyarakat dalam memandang pesta demokrasi ini kearah yang negative dan hal ini lah yang mengakibatkan banyak masyarakat yang “Golput” bahkan apatis dan tidak mau tau tentang hal –hal seperti ini sehingga perbaikan jalan demokrasi kita pun tehambat.

Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk terus memperbaiki jalan nya demokrasi kita terkhusus pada pilkada yang mulai saat ini serentak yaitu ,

  1. Pemerintahan daerah harus siap dari segi alokasi anggaran agar kedepan pilkada tidak memberikan dampak – dampak negative dalam pelaksanaannya
  2. Kesiapan KPU dan juga Banwaslu untuk mengawal jalannya pilkada yang sesuai aturan dan memberikan sosialisasi pelanggaran – pelanggaran pilkada bagi masyarakat agar pemilu kedepan masyarakat mendapatkan pendidikan politik sebelum memberikan suara di pilkada
  3. Peran aktif kepolisian dalam mengamankan pilkada agar berjalan dengan aman dan terkendali
  4. Peran aktif dari masyarakat untuk mengawal jalannya pilkada dengan baik ,tertib dan aman

Semoga pilkada kali ini menjadi hal yang bisa memberikan perbaikan dan perubahan kepada daerah kearah yang lebih baik lagi serta kepada setiap calon yang terpilih bisa berkontribusi secara lebih kepada masyarakat dan juga daerah

Miftah Rinaldi Haharahap

(Mahasiswa UGM 2013)

 

PANDANGAN REFLEKTIF SEPUTAR INSIDEN YANG TERJADI DI PERANCIS

“Wahai orang – orang yang beriman memohonlah pertolongan ,dengan sabar dan sholat.Sesunggunya allah swt selalu bersama orang – orang yang sabar “ (Surah .Al-Baqarah :153)

Belakangan ini menjadi pembahasan diseluruh dunia mengenai insiden penembakan dan ledakan yang terjadi di Paris ,Prancis pada Jum”at November 2015 , insiden itu terjadi Stadium State Of Prancis .Insiden ini memakan korban kurang lebih 150 orang dan sisanya luka –luka .Insiden ini terjadi bertepatan dengan pertandingan sepak bola persahabatan antara Jerman vsPerancis. Insiden di Perancis ini di duga adanya keterlibatan kelompok sparatis ISIS dalam peristiwa ini, Seperti yang dilansir oleh beberapa media ISIS mengakui mereka terlibat atas kejadian ini.Insiden ini sangat mencederai HAM dari segi universal dan secara khusus sangat memprihatinkan bagi Indonesia yang menganut sistem politik bebas –aktif, bukan hanya itu dalam UUD 1945 juga dijelaskan bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan dan menjunjung tinggi perdamaian dunia .

Kejadian ini mendapat respon yang bermacam – macam dari berbagai masayrakat diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia.respon yang sekarang menjadi” trend” adalah maraknya pengguna sosial media seperti Facebook menggunakan foto profil mereka dengan bendera prancis sebagai bentuk keprihatinan kepada korban dari insiden ini, Insiden ini memang bisa kita kategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan karena sudah menyalahi prinsip perdamaian yang diinginkan oleh seluruh manusia.Tetap ini menjadi hal yang menarik ketika banyak nya insiden kemanusiaan yang telah terjadi di seluruh dunia termasuk Paletina , Yaman , Suriah dan Irak tetapi tidak mendapatkan respon yang begitu dasyat seperti insiden yang terjadi di Perancis.

Insiden yang terjadi di Perancis ini tidak sebanding dengan insiden kemanusian yang terjadi di Palestina , yang pelu kita mengerti bahwa  4 tahun terakhir ini sudah 3.775 anak –anak Palestina yang dijadikan tahanan , tetapi tidak ada respon yang begitu dasyat seperti sekarang ini , apakah bisa dikatakan kalau strategi “Islam Phobia “, ini telah sukses meracuni pikiran dari mayoritas ummat islam didunia , Fenomena sekarang ini memberikan satu bukti kalau bangsa ini seolah latah dengan kejadian yang teradi sekarang ini tetapi kia sebagai manusia yang harus nya saling peduli dengan manusia lain mengabaikan insiden Paletina , Yaman dan Suriah yang banyak memakan korban sampai hari ini

Insiden di Paris ,Perancis ini , yang perlu kita mengerti bukan lah insiden yang ada hubungan nya dengan” agama “ seperti yang banyak dan mulai marak di media seperi sekarang ini , insiden ini justru harus kita lihat dari berbagai sudut pandang , baik dari segi politik dan juga strategi dan scenario besar dibelakang yang membuat insiden ini.Insiden ini jika dilihat melalui dimensi politik oknum yang melakukan teror ini adalah mereka yang memiliki sejnata dan bahan peledak semassiv itu , Kita juga tidak bisa mengabaikan peran Intelejen dari peristiwa ini, ini jua akan  sedikit aneh ketika mereka yang melakukan penembakan itu bisa masuk ke dalam stadion tanpa ketahuan oleh petugas pengawas yang berjaga –jaga di tempat itu seperti yang dilansir oleh beberapa media karena untuk pertandingan sepenting ini pastilah Federasi Sepak Bola dan Pemerintahan Prancis  membuat suatu sistem keamanan yang baik juga. Tapi terlapas dari itu semua kita semua mengutuk tindakan terorisme yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab .

Insiden ini juga harus nya kembali membuka mata kita untuk lebih peduli dengan insiden kemanusiaan yang lain nya seperti palestina dan negara – negara lain nya , jangan sampai kita menjadi bangsa yang terlalu latah dengan peristiwa ini hanya karena begitu massive nya dikampanyekan di social media maupun media lain nya.. Semoga insiden di Paris , Perancis ini memberikan kepada kita pelajaran untuk selalu saling peduli dan semoga insiden ini menjadi yang terakhir dan tidak akan pernah terjadi lagi serta tidak lupa kepada seluruh korban atas insiden ini menerima dengan ikhlas dan diberi kesabaran oleh Allah Swt .

Miftah Rinaldi Harahap

Sumber

http://bola.kompas.com/read/2015/11/14/07182338/Paris.Diguncang.Bom.Laga.Inggris.Vs.Perancis.Dibatalkan

http://www.liputan6.com/search?q=insiden+prancishttp://www.republika.co.id/berita/internasional/ficer-dunia/15/11/15/nxuzb8257-curahan-duka-keluarga-korban-teror-paris-di-media-sosial

1 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla

Aksi Damai KAMMI KOMISARIAT UGM

“HAPPY 1st ANNIVERSARY JOKOWI –JK “

Pernyataan sikap Politik dan Tuntutan Terhadap 1 Tahun Pemerintahan Jokowi – JK

Selasa 20 oktober 2015, Bunderan UGM Pukul, 15.30-selesai

CP:083867708656 (Rinaldi )

Assalamu’alaikum wr.wb

Pada hari ini, Selasa, 20 Oktober 2015, merupakan momentum besar bagi gerakan Mahasiswa untuk meyuarakan dan mengevaluasi kinerja dari satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Sudah seharus nya sebagai gerakan mahasiswa yang diberi tugas untuk selalu berada di garda terdepan dalam mengingatkan para penguasa agar selalu “mawas diri“ agar selalu merealisasikan janji – janji kepada rakyat. ”Mawas diri” agar sealu memprioritaskan rakyat dibanding dengan suatu golongan ataupun kepentingan – kepentingan lain yang bisa membuat rakyat semakin sengsara.

Masih segar diingatan kita pada pemilu 2014 silam, sudah banyak janji – janji dan jargon yang disuarakan oleh pasangan Jokowi-JK untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia. Program – program itu termuat dalam 9 point yang disebut “Nawa Cita”. Nawa Cita sebenarnya bisa diartikan sebuah harapan baru bagi rakyat Indonesia karena Nawa Cita menunjukkan komitmen yang luar biasa yang dimiliki pasangan Jokowi –JK untuk mewujudkan tanah air yang mandiri, berdaulat, aman dan berkepribadian.

Tetapi hal ini sudah bertolak belakang dengan realitas yang terjadi sekarang ini, “Nawa Cita” yang seharusnya sebagai harapan rakyat itu “di ingkari oleh pasangan Jokowi – JK“, Hal ini dibuktikan dalam jangka waktu 1 tahun belum ada perubahan signifikan dari perealisasian dari “Nawa Cita” Jokowi – JK untuk kepentingan rakyat. Malah yang kita lihat sekarang ini banyak problem kebangsaan yang sedang terjadi diantara nya, keretakan hubungan antar ummat beragama seperti contoh Insiden Tolikara Papua dan Singkil Aceh , perusahaan yang melakukan pembakaran hutan seperti yang terjadi di Kalimantan maupun Sumatera, rupiah yang stabil pada angka yang lemah, PHK pekerja Pribumi dan mendatangkan pekerja dari Tiongkok sebagai ganti nya  serta perusahaan asing yang hari ini kembali memperpanjang kontrak dan angka kemiskinan rakyat yang semakin meningkat.

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), penduduk miskin Indonesia per – Maret 2015, bertambah mencapai 28,59 juta orang atau meningkat 0.26 % dari September. Data ini berdasarkan pada 300.000 sampel yang disebar di seluruh Indonesia, PHK juga menjadi hal yang sangat memprihatinkan menurut Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).  Per 30 September, jumlah PHK mencapai 62.321 orang (data ini diambil berdasarkan 14 Provinsi). Rupiah pada 1 tahun Jokowi – JK kembali terjungkal di zona merah yaitu bergerak di atas level Rp.13.536 per dollar USD. Tentu hal ini membuat kita prihatin karena pemerintahan Jokowi –JK kembali membuat rakyat sengsara karena tidak cermat dalam menjaga nilai tukar rupiah.

Belum lagi kita berbicara mengenai aset Negara yang seharusnya bisa menjadi sumber kesejahteraan masyarakat Indonesia justru menjadi milik asing, sebagai contoh PT .Freeport Indonesia yang hari ini kontrak nya di perpanjang oleh pemerintah yang semula berakhir pada 2021 menjadi panjang lagi yakni hingga 2041.

Masalah Pemberantasan Korupsi

Pada masalah ini Jokowi – JK kembali mengingkari salah satu point “Nawa Cita” yang telah di dengungkan nya pada masa kampanye dulu yaitu “Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya“. Ini menjadi sangat sulit untuk di lakukan ketika pasangan Jokowi – JK sendiri tidak memberikan tindakan tegas untuk mengatasi upaya pelemahan KPK sebagai satu –satu nya lembaga yang memiliki kemampuan lebih untuk mewujudkan “Penegakan Hukum yang bebas Korupsi“. Realita yang kita lihat sekarang KPK seperti di kebiri oleh banyak pihak. Agar lembaga ini tidak bisa menjalankan fungsi nya sebagai lembaga yang kredibel dan independen, untuk memberantas korupsi di Indonesia. Pengkerbirian ini bisa dilihat upaya yang dilakukan banyak pihak untuk merevisi UU KPK NO 30 Tahun 2002. Ini secara tidak langsung mengurangi kewenangan dari KPK sebagai simbol perlawanan terhadap KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang kian marak di negeri ini. Bukan hanya melakukan pembiaran terhadap upaya pelemahan KPK tetapi Jokowi – JK juga melakukan pengabaian terhadap koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti KPK , Polri dan Kejaksaan . Sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara satu lembaga dengan lembaga penegak hukum lain.

Berdasarkan Hasil Analisis Diatas KAMMI Komisariat UGM bersama KAMMI se-Jogja membawa enam tuntutan yang di kenal dengan sebutan “Natura “ (Enam Tuntutan Rakyat ) :

  1. Menuntut Jokowi –JK agar segera merealisasikan “Nawa Cita“ untuk mengatasi problem kebangsaan yang saat ini terjadi.
  2. Menuntut Jokowi – JK untuk bertindak tegas dan menuntaskan konflik antar agama, kelompok maupun golongan seperti yang terjadi di Singkil dan Tolikara.
  3. Menuntut agar pemerintah untuk mengambil langkah – langkah strategis untuk menguatkan nilai tukar rupiah.
  4. Nasionalisasikan aset – aset penting bangsa yang berkaitan dengan kesejahteraan dan hajat hidup orang banyak.
  5. Tegas dalam upaya reformasi hukum dan penolakan pelemahan KPK, Bersihkan institusi –institusi penegak hukum yang ada (Kepolisian , Kejaksaan ,KPK dll) dari koruptor serta perkuat koordinasi antara badan penegak hukum, serta
  6. Menindak tegas perusahaan pelaku pembakaran hutan Riau dan Kalimantan

Dan yang paling utama adalah Kami mengingnkan Presiden yang tegas, tanggap, cermat dan professional dalam bekerja dan cermat dalam mengambil keputusan, benar – benar berpihak pada rakyat dan tidak diatur oleh siapapun.

Bulaksumur ,20 Okt 2015

Ketua Umum PK KAMMI UGM

Muhammad Fakhrurrazi

Sumber :

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54cf6167931ad/perpanjang-kontrak-freeport–jokowi-digugat

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54cf6167931ad/perpanjang-kontrak-freeport–jokowi-digugat

https://www.google.com/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=KPK&gws_rd=ssl#q=pelemahan+kpk

http://bisnis.liputan6.com/read/2330455/62-ribu-buruh-di-14-provinsi-terkena-phk

Selamat Datang, 20 Kader Baru KAMMI

Melaksanakan amanah sebagai gerakan pengkaderan (harokatu tajnid), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Komisariat Universitas Gadjah Mada melaksanakan agenda Dauroh Marhalah 1. Dauroh yang dilaksanakan pada tanggal 2-4 Oktober 2015 ini, mengambil judul tokoh Sunan Kalijaga, dengan tema “integrasi ilmu dan budaya dalam dakwah Islam di Nusantara”.

Tujuan dauroh kali ini, selain mengenalkan dan memginternalisasikan calon anggota baru tentang dakwah KAMMI dan dasar-dasar menjadi seorang kader KAMMI, juga memperkenalkan medan dakwah yang akan di tempuh, yaitu ke khasan umat muslim di Nusantara.

Dauroh Marhalah 1 Sunan Kalijaga yang dilaksanakan di daerah Banguntapan, Bantul ini, berhasil melantik sekitar 20 peserta yang telah melalui seleksi dari sekitar 45 orang pendaftar. Terdiri dari sebagian besar merupakan mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan beberapa Universitas lain, seperti Universitas Teknologi Yogyakarta, Universitas Tidar Magelang, dan Politeknik ATK. (Pelaksana)

image

Persiapan Dauroh Marhalah 1 Sunan Kalijaga (Untuk Peserta)

KAMMI 2 copy

Barang yang dibawa peserta :

Makanan :

-Makan malam untuk hari pertama

-Air mineral 1,5 Liter (1 Botol)

-Ubi Rambat (3 Buah)

-Susu Kental Manis Putih/Coklat (1 Sachet)

-Obat-obatan pribadi

-Makanan Ringan Pribadi (Tidak Wajib)

Barang Pribadi :

-Pakaian sopan untuk 3 hari 2 malam

-Pakaian Olah Raga + Sepatu/Sandal Gunung

-Peralatan Shalat

-Mushaf dan Al Ma’Surat

Bawaan Lain :

-Sepeda Motor (Bagi yang memiliki)

-Helm

-Senter

-Kertas Plano (1 Lembar)

-Alat Tulis

Penugasan :

-Membuat Essay dengan tema Metode Dakwah Sunan Kalijaga dalam MengIslamkan Nusantara (500 kata)

-Hafalan Surat Ibrahim ayat 4 dan Sepuluh Muwashafat Muslim

-Membaca Buku Risalah Pergerakan 1 (Hasan Al Banna)

Pemberangkatan 2 Oktober 2015 :

-Kloter 1, berkumpul di Masjid Mardliyah (Sebelah Selatan RSUP Dr. Sardjito) Mulai Pukul 14.00, Berangkat Pukul 16.00

-Kloter 2, Berkumpul di Masjid Mardliyah Mulai Pukul 16,30, Berangkat Pukul 18.00

Selamat Berdauroh, Semoga Bermanfaat

Persaudaraan adalah watak muamalah KAMMI :)

4Hari Lagi, Pendaftaran Dauroh Marhalah 1 Sunan Kalijaga

COlotY3VEAEaNw4

[4 Hari Terakhir Pendaftaran Dauroh Marhalah 1 “Sunan Kalijaga” KAMMI Komisariat UGM]

Tema : Sinergitas Ilmu dan Budaya dalam dakwah Islam di Nusantara

Syarat : Mahasiswa (S1/Diploma), Muslim, Mengikuti Alur Dauroh, Mau Belajar

Pendaftaran : 2-30 September 2015

Cara Daftar : Nama_Univ_Fakultas_Jurusan _Angkatan Kirim Ke 085601597323

Pelaksanaan : 2-4 Oktober 2015

Tes Tertulis dan Wawancara : 25 September – 1 Oktober 2015

Pra Dauroh : 28 September 2015

TM DM 1 SUKA KAMMI UGM : 30 September 2015

Informasi Terkait Pendaftaran dan Dauroh Marhalah 1 Sunan Kalijaga, Hubung: 085601597323