ISLAM DAN SEKULARISME Oleh : Mohamad Yudha Prawira

 

 ISLAM DAN SEKULARISME[1]

Oleh : Mohamad Yudha Prawira[2]

 

[1] Disampaikan pada diskusi “Islam dan Sekularisme”. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) UGM, Yogyakarta, 20/3/2014.

[2] Mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

            Pada abad ke-16 masehi bangsa Eropa berada di dalam era kegelapan yang cukup panjang. Peperangan yang terjadi akibat dari perbedaan pandangan antara Katolik dan Protestan menyebabkan gelombang wabah kelaparan melanda diseluruh wilayah Eropa. Hal ini kemudian menjadi pemicu dari timbulnya sebuah perjanjian yang dikenal The Westpahlia Treaty. Sebuah perjanjian yang mengakhiri Perang Eropa selama 30 tahun, berhasil memancangkan tonggak sejarah bernegara secara modern dalam konsepnationstate dan menjadi permulaan bagi terjadinya sistem hubungan internasional secara modern, yang disebut sebagaiWestphalian System”.[1]

            Terdapat dua hal yang menjadi pokok dalam perjanjian westphalia terhadap budaya sekularisme yangb timbul dikemudian hari, yakni (1) adanya pemisahan kepentingan keagamaan dengan kepentingan negara/kerajaan; (2) perjanjian ini merupakan tonggak dari timbulnya konsep negara modern (nation-state). Pemisahan unsur keagamaan dengan kerajaan ini dilakukan dengan menolak kepentingan gereja dan para paus terhadap kepentingan kerajaan. Lebih jauh lagi, dua hal pokok perjanjian westphalia itu menimbulkan adanya pemisahan unsur-unsur negara (nation-state) dengan unsur-unsur agama.

            Kenyataan yang terjadi di Eropa tersebut tentu sangat relevan, mengingat latar belakang sejarah dan juga pertentangannya terhadap kaum gereja. Tetapi kemudian yang patut dipertanyakan adalah apakah umat Islam pernah mengalami hal demikian sepanjang sejarah?

            Sistem negara modern (nation-state) yang saat ini tercipta adalah hasil dari pengembangan dari westphalian system yang memberikan batasan-batasan wilayah bangsa-bangsa eropa yang kemudian berkembang menjadi sebuah negara. Berbeda dengan pandangan umat muslim yang memiliki konsep Ad-Din dalam memandang sebuah negara, ia masih berpedoman kepada konsep tradisional kerajaan yang belum menemukan titik temu terhadap konsep negara modern saat ini. Umat muslim seakan kehilangan pedoman pengetahuan terhadap konsep negara modern. Kita kini tidak mampu untuk mengembangkan pengetahuan dalam menyesuaikan antara konsep Ad-Din Islam dengan konsep negara modern. Sehingga mau tidak mau kita terjerumus kedalam konsep negara modern ala Eropa.

            Berbeda dengan konsep nation-state, Ad-Din memiliki arti yang menyeluruh yakni mengandung arti peraturan dan tata cara hidup, dimana seseorang benar-benar merendahkan diri di hadapan penguasa tunggal semesta alam. Kemudian berlanjut dengan sikap taat dan mengikuti serta mengikat hidupnya dengan peraturan serta tata cara tersebut. Semua sikapnya hanya bertujuan mengharapkan keridhaan, kemuliaan serta balasan yang baik, dan takut jika peraturan tersebut dilanggar. Maka akan mengakibatkan kenistaan serta akan mengakibatkan balasan yang jelek dikemudian hari.[2] Mungkin kalimat (state) mendekati makna Ad-Din, namun untuk menyamakan dengan arti Ad-Din masih harus diperluas lagi pengertian dan maknanya.[3]

            Di negara Indonesia sendiri, paham antara negara Islam dan negara sekuler selalu menimbulkan perdebatan. Semenjak Indonesia merdeka perdebatan antara golongan Islamis dan Nasionalis kerap terjadi. Hingga mencapai puncaknya dengan pencabutan sila pertama yakni “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, dan diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha esa”. Perubahan sila pertama tersebut tentu menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kehidupan umat muslim di Indonesia. Perjuangan golongan Islamis untuk menegakkan syariat Islam gagal tercapai yang disebabkan oleh hadangan dari umat muslim itu sendiri.

            Perlu diketahui bahwa paham sekularisme sebenarnya telah mengakar di Indonesia sejak lama. Menurut Yudi Latif, proses sekularisme yang terjadi di Indonesia itu sudah dilakukan semenjak zaman Imperialisme Belanda. Pendapat ini juga sesuai dengan pendapat Abdul Kadir Audah yang mengatakan Islam dan Imperialisme akan selalu berlawanan. Dalam usaha melakukan penjajahannya untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan Islam dahulu, para penjajah telah menyerang pemahaman umat Islam dengan mengajarkan ajaran sekularisme. Seorang menteri Kerajaan Inggris (Gladstone) diwaktu ia berdiri dimuka Majelis Umum berkata: Sesungguhnya telapak kaki Imperium Inggris tidak bisa tegak dengan kokohnya dalam suatu Negeri Islam, selama Quran masih ada[4]. Inilah yang menjadi pandangan bahwa umat muslim tidak mudah untuk dijajah ataupun dihancurkan, sehingga mereka menyerang umat muslim dari dalam melalui kepemahaman. Dalam menggapai usahanya tersebut, selain menghancurkan umat muslim dari dalam, kaum Imperalis juga membonceng kaum zending (misionaris) demi membantu mereka dalam mempermudah penjajahan terhadap bangsa-bangsa muslim.

            Di Indonesia sendiri proses sekularisasi telah dilakukan sebelum negara ini terbentuk melalui empat bidang pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Yudi Latif mengatakan ada empat bidang dalam Polity-Expansion Secularization yang dilakukan kaum imperalisterhadap bangsa Indonesia yakni :

  1.                   Sekularisasi Hukum
  2.                   Sekularisasi Pendidikan
  3.                   Sekularisasi Struktur Sosial
  4.                   Sekularisasi Ekonomi[5]

            Keempat bidang tersebut telah merubah pandangan bangsa Indonesia yang menyebabkan Bangsa ini jauh dari agamanya. Terdapat tembok pembatas yang memisahkan ajaran Islam dengan umat muslim di negara-negara Sekuler. Pemerintah muslim justru memerangi atau mengingkari ajaran-ajaran Islam yang telah menjadi agama mayoritas mereka. Menurut Abdul Kadir Audah penyebab dari pengingkaran ajaran Islam yang dilakukan oleh pemerintah muslim terjadi akibat dua faktor utama yakni: (1) Penguasanya takut tidak duduk berkuasa lagi, (2) Masyarakat Muslimnya tidak paham terhadap hukum-hukum Islam[6].

            Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim kita harus kembali bangkit memberikan pemahaman yang sebenarnya mengenai konsep Ad-Din dan juga mengembalikan pengetahuan-pengetahuan Islam terutama hukum Islam. Tanpa konsep keduanya umat Islam hanya akan terpecah belah antara golongan Islam dan golongan Islam sekuler. wallahu a’lam          

[1]Takdir Ali Mukti. “Sistem Pasca Westphalia, Interaksi Transnasional dan Paradiplomacy”. (https://www.academia.edu/3780172/SISTEM_PASCA_WESTPHALIA_INTERAKSI_TRANSNASIONAL_DAN_PARADIPLOMACY)

[2] Abu A’la Al Maududi. 2002. “4 Istilah dalam Al Qur’an”. Pustaka Azzam: Jakarta. Hal. 151.

[3] Ibid,. Hal.152.

[4] Abdul Kadir Audah. 1974. “Islam dan Perundang-Undangan”. Bulan Bintang: Jakarta. Hal.167.

[5] Zainun Kamal, dkk. 2005. “Islam Negara & Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer”. Paramadina: Jakarta. Hal. 124-141.

[6] Abdul Kadir Audah. 1974. “Islam dan Perundang-Undangan”. Bulan Bintang: Jakarta. Hal. 177.

Tak Berkategori

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s