1 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla

Aksi Damai KAMMI KOMISARIAT UGM

“HAPPY 1st ANNIVERSARY JOKOWI –JK “

Pernyataan sikap Politik dan Tuntutan Terhadap 1 Tahun Pemerintahan Jokowi – JK

Selasa 20 oktober 2015, Bunderan UGM Pukul, 15.30-selesai

CP:083867708656 (Rinaldi )

Assalamu’alaikum wr.wb

Pada hari ini, Selasa, 20 Oktober 2015, merupakan momentum besar bagi gerakan Mahasiswa untuk meyuarakan dan mengevaluasi kinerja dari satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Sudah seharus nya sebagai gerakan mahasiswa yang diberi tugas untuk selalu berada di garda terdepan dalam mengingatkan para penguasa agar selalu “mawas diri“ agar selalu merealisasikan janji – janji kepada rakyat. ”Mawas diri” agar sealu memprioritaskan rakyat dibanding dengan suatu golongan ataupun kepentingan – kepentingan lain yang bisa membuat rakyat semakin sengsara.

Masih segar diingatan kita pada pemilu 2014 silam, sudah banyak janji – janji dan jargon yang disuarakan oleh pasangan Jokowi-JK untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia. Program – program itu termuat dalam 9 point yang disebut “Nawa Cita”. Nawa Cita sebenarnya bisa diartikan sebuah harapan baru bagi rakyat Indonesia karena Nawa Cita menunjukkan komitmen yang luar biasa yang dimiliki pasangan Jokowi –JK untuk mewujudkan tanah air yang mandiri, berdaulat, aman dan berkepribadian.

Tetapi hal ini sudah bertolak belakang dengan realitas yang terjadi sekarang ini, “Nawa Cita” yang seharusnya sebagai harapan rakyat itu “di ingkari oleh pasangan Jokowi – JK“, Hal ini dibuktikan dalam jangka waktu 1 tahun belum ada perubahan signifikan dari perealisasian dari “Nawa Cita” Jokowi – JK untuk kepentingan rakyat. Malah yang kita lihat sekarang ini banyak problem kebangsaan yang sedang terjadi diantara nya, keretakan hubungan antar ummat beragama seperti contoh Insiden Tolikara Papua dan Singkil Aceh , perusahaan yang melakukan pembakaran hutan seperti yang terjadi di Kalimantan maupun Sumatera, rupiah yang stabil pada angka yang lemah, PHK pekerja Pribumi dan mendatangkan pekerja dari Tiongkok sebagai ganti nya  serta perusahaan asing yang hari ini kembali memperpanjang kontrak dan angka kemiskinan rakyat yang semakin meningkat.

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), penduduk miskin Indonesia per – Maret 2015, bertambah mencapai 28,59 juta orang atau meningkat 0.26 % dari September. Data ini berdasarkan pada 300.000 sampel yang disebar di seluruh Indonesia, PHK juga menjadi hal yang sangat memprihatinkan menurut Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).  Per 30 September, jumlah PHK mencapai 62.321 orang (data ini diambil berdasarkan 14 Provinsi). Rupiah pada 1 tahun Jokowi – JK kembali terjungkal di zona merah yaitu bergerak di atas level Rp.13.536 per dollar USD. Tentu hal ini membuat kita prihatin karena pemerintahan Jokowi –JK kembali membuat rakyat sengsara karena tidak cermat dalam menjaga nilai tukar rupiah.

Belum lagi kita berbicara mengenai aset Negara yang seharusnya bisa menjadi sumber kesejahteraan masyarakat Indonesia justru menjadi milik asing, sebagai contoh PT .Freeport Indonesia yang hari ini kontrak nya di perpanjang oleh pemerintah yang semula berakhir pada 2021 menjadi panjang lagi yakni hingga 2041.

Masalah Pemberantasan Korupsi

Pada masalah ini Jokowi – JK kembali mengingkari salah satu point “Nawa Cita” yang telah di dengungkan nya pada masa kampanye dulu yaitu “Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya“. Ini menjadi sangat sulit untuk di lakukan ketika pasangan Jokowi – JK sendiri tidak memberikan tindakan tegas untuk mengatasi upaya pelemahan KPK sebagai satu –satu nya lembaga yang memiliki kemampuan lebih untuk mewujudkan “Penegakan Hukum yang bebas Korupsi“. Realita yang kita lihat sekarang KPK seperti di kebiri oleh banyak pihak. Agar lembaga ini tidak bisa menjalankan fungsi nya sebagai lembaga yang kredibel dan independen, untuk memberantas korupsi di Indonesia. Pengkerbirian ini bisa dilihat upaya yang dilakukan banyak pihak untuk merevisi UU KPK NO 30 Tahun 2002. Ini secara tidak langsung mengurangi kewenangan dari KPK sebagai simbol perlawanan terhadap KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang kian marak di negeri ini. Bukan hanya melakukan pembiaran terhadap upaya pelemahan KPK tetapi Jokowi – JK juga melakukan pengabaian terhadap koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti KPK , Polri dan Kejaksaan . Sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara satu lembaga dengan lembaga penegak hukum lain.

Berdasarkan Hasil Analisis Diatas KAMMI Komisariat UGM bersama KAMMI se-Jogja membawa enam tuntutan yang di kenal dengan sebutan “Natura “ (Enam Tuntutan Rakyat ) :

  1. Menuntut Jokowi –JK agar segera merealisasikan “Nawa Cita“ untuk mengatasi problem kebangsaan yang saat ini terjadi.
  2. Menuntut Jokowi – JK untuk bertindak tegas dan menuntaskan konflik antar agama, kelompok maupun golongan seperti yang terjadi di Singkil dan Tolikara.
  3. Menuntut agar pemerintah untuk mengambil langkah – langkah strategis untuk menguatkan nilai tukar rupiah.
  4. Nasionalisasikan aset – aset penting bangsa yang berkaitan dengan kesejahteraan dan hajat hidup orang banyak.
  5. Tegas dalam upaya reformasi hukum dan penolakan pelemahan KPK, Bersihkan institusi –institusi penegak hukum yang ada (Kepolisian , Kejaksaan ,KPK dll) dari koruptor serta perkuat koordinasi antara badan penegak hukum, serta
  6. Menindak tegas perusahaan pelaku pembakaran hutan Riau dan Kalimantan

Dan yang paling utama adalah Kami mengingnkan Presiden yang tegas, tanggap, cermat dan professional dalam bekerja dan cermat dalam mengambil keputusan, benar – benar berpihak pada rakyat dan tidak diatur oleh siapapun.

Bulaksumur ,20 Okt 2015

Ketua Umum PK KAMMI UGM

Muhammad Fakhrurrazi

Sumber :

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54cf6167931ad/perpanjang-kontrak-freeport–jokowi-digugat

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54cf6167931ad/perpanjang-kontrak-freeport–jokowi-digugat

https://www.google.com/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=KPK&gws_rd=ssl#q=pelemahan+kpk

http://bisnis.liputan6.com/read/2330455/62-ribu-buruh-di-14-provinsi-terkena-phk

Tak Berkategori

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s