PILKADA SERENTAK DAN HARI ANTIKORUPSI

9 Desember 2015 menjadi moment bersejarah bagi setiap daerah di indonesia . yang mana moment ini adalah moment dimana masyarakat di seluruh daerah indonesia menentukan pilihannya kepada orang –orang yang akan membawa daerah asal mereka kearah yang lebih baik lagi.Pilkada begitu sebutan untuk moment luar biasa ini. Ada 2 hal yang menarik dari pelaksanaan pilkada tahun ini yaitu pelaksanaan nya yang seretak diseluruh indonesia serta pelaksanaan pilkada tahun ini bertepatan dengan hari anti korupsi sedunia yang seolah mengisyarakan secara tidak langsung agar kita melaksanakan dan juga mengawal penyelenggaraan pilkada ini agar bebas dari KKN.Pilkada jika kita lihat dari masa ke masa mengalami satu kemunduran yang sangat memprihatinkan bukan hanya kita tinjau dari antusiasme masyarakat yang makin hari makin menurun , banyak nya praktek –praktek money politik dari para calon yang akan bertaruh di kontestasi itu hingga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Banwaslu yang sampai saat ini masih kurang optimal dalam menyelenggarakan pilkada secara baik.

Sedikit menganai anggaran Pilkada, Biaya pilkada untuk kabupaten/kota Rp 25 miliar, untuk pilkada provinsi Rp 100 miliar. Jadi untuk keseluruhan pilkada di Indonesia diperlukan Rp 17 triliun. Kalau dilaksanakan secara serentak diperlukan Rp 10 triliun. Lebih hemat dan hanya sekian persen dari APBN. Jadi, saya pikir pilkada bisa dibiayai oleh APBN, bukan oleh APBD,” kata Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Yuna Farhan, Minggu (2/9) di Jakarta. Studi yang dilakukan Seknas Fitra di 14 daerah menemukan, pembiayaan pilkada melalui APBD memberi peluang besar bagi pelaku di daerah untuk melakukan politik dan politisasi anggaran. Calon yang sedang memegang kekuasaan eksekutif pemerintahan daerah dapat menggunakan instrumen anggaran pilkada untuk memperkuat posisi tawar politiknya.

Terkait politisasi anggaran, saat tahap pilkada mulai berjalan, ternyata banyak daerah yang belum mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pilkada. Alasannya antara lain daerah tidak memiliki anggaran tambahan untuk membiayai pilkada. Selain itu, banyak daerah yang belum menetapkan APBD untuk tahapan pilkada.

Pilkada serentak juga tidak sepenuhnya serentak di berbagai daerah di indonesia melainkan di beberapa daerah seperti Kalimatan Tengah menunda pilkada karena ada calon yang belum diverifikasi dan juga surat suara yang belum sepenuhnya dicetak . bukan hanya kalteng yang mengalami masalah – masalah seperti ini tetapi ada beberapa daerah lagi yang masih mengalami masalah seperti ini diantara nya Kabupaten Pak-pak , Manado ,Simalungun , Pematang siantar dan Kalimanan Tengah.Lebih lanjut kita tidak akan terlarut dalam pembahasan mengani hal ini kendati hal ini memang masalah yang harus kita selesaikan untuk memperbaiki proses Pilkada kita agar lebih baik lagi , hal yang menjadi lebih penting justru berharapnya kita agar pilkada hari ini bebas dari segala bentuk KKN seperti money politic , jual beli suara serta adanya kerja sama antara pihak penyelenggara dan juga calon untuk memenangkan pilkada.

Dibutuhkan pengertian dan kesadaran dari masyarakat sebagai pihak yang memberi suara serta peran aktif dari pihak penyelenggara untuk mengantisipasi agar kejadian –kejadian ini tidak terjadi karena kejadian seperti ini sangat mempengaruhi paradigama masyarakat dalam memandang pesta demokrasi ini kearah yang negative dan hal ini lah yang mengakibatkan banyak masyarakat yang “Golput” bahkan apatis dan tidak mau tau tentang hal –hal seperti ini sehingga perbaikan jalan demokrasi kita pun tehambat.

Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk terus memperbaiki jalan nya demokrasi kita terkhusus pada pilkada yang mulai saat ini serentak yaitu ,

  1. Pemerintahan daerah harus siap dari segi alokasi anggaran agar kedepan pilkada tidak memberikan dampak – dampak negative dalam pelaksanaannya
  2. Kesiapan KPU dan juga Banwaslu untuk mengawal jalannya pilkada yang sesuai aturan dan memberikan sosialisasi pelanggaran – pelanggaran pilkada bagi masyarakat agar pemilu kedepan masyarakat mendapatkan pendidikan politik sebelum memberikan suara di pilkada
  3. Peran aktif kepolisian dalam mengamankan pilkada agar berjalan dengan aman dan terkendali
  4. Peran aktif dari masyarakat untuk mengawal jalannya pilkada dengan baik ,tertib dan aman

Semoga pilkada kali ini menjadi hal yang bisa memberikan perbaikan dan perubahan kepada daerah kearah yang lebih baik lagi serta kepada setiap calon yang terpilih bisa berkontribusi secara lebih kepada masyarakat dan juga daerah

Miftah Rinaldi Haharahap

(Mahasiswa UGM 2013)

 

Tak Berkategori

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s