#KembalikanIndonesiaku

“Tolak!!! : Perbudakan di Negeri Sendiri”

Oleh : Kajian Alumni DM 1 Utsman bin Affan

Indonesia saat ini sudah memasuki era baru yaitu Pasar Bebas Asean atau yang sering kita dengar dengan istilah MEA (masyarakat ekonomi asean). Sebuah agenda dari negara negara dunia ketiga di kawasan Asean yang telah dicanangkan sejak tahun 1997. Program ini bertujuan untuk menciptakan kawasan ASEAN yang sejahtera, baik dari segi ekonomi, sosial dan politik. Agenda ini baru dimatangkan di tahun 2007 di Singapura pada acara The Annual Summit Meeting yang ditargetkan dapat terealisasikan di tahun 2015. [i]

Kini kita sudah didalam MEA, maka seharusnya kita sudah tidak mempersoalkan masalah kesiapan Indonesia lagi untuk menghadapi MEA. Namun perlu kita pikirkan kembali, sejatinya apakah Indonesia sudah benar benar siap untuk menghadapi MEA ini? Apakah kita benar benar tidak ada pilihan selain harus “berperang” dalam arena ini? Lalu, apakah “prajurit” serta “perlengkapan perang” kita sudah memadai untuk mampu bertempur menghadapi pesaing pesaing lainnya? Kemudian pertanyaan pertanyaan ini menjadi sebuah tantangan bagi kita dan pemerintah untuk menjawabnya.

Pada realitanya, kondisi indonesia saat ini tidak dalam keadaan baik baik saja. Data dari jurnal BPS menunjukkan bahwa jumlah wilayah administrasi menurut keberadaaan infrastruktur di Indonesia sangatlah rendah dan belum memadai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, salah satu komponen yang digunakan untuk pengalokasian dana desa adalah IKG (Indeks Kesulitan Geografis). BPS telah menyusun IKG untuk seluruh desa. IKG merupakan indeks komposit yang mempunyai skala 0‒100 yang dibentuk oleh tiga komponen, yaitu: 1) ketersediaan pelayanan dasar, 2) kondisi infrastruktur, dan 3) aksesibilitas/transportasi. Semakin tinggi indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. IKG terendah sebesar 6,83 di desa Sudagaran (Jawa Tengah) dan IKG tertinggi sebesar 97,89 di desa Dorera (Papua). Nilai tengah IKG desa secara nasional adalah sebesar 40,91.[ii]

Dampak dari Infrastruktur yang kurang tersebut yaitu berimbas pada sektor faktor produksi berupa kualitas tenaga kerja serta aksesibilitas dan mobilitas perekonomian. Dimana kuantitas dari sumberdaya manusia tidak diimbangi dengan kualitas pendidikan serta kesehatan SDM itu sendiri. Lebih dari 40% tenaga kerja Indonesia merupakan lulusan SD dan SMP. Dan perekonomian masyarakat susah berkembang karena aksesibilitas mereka terganggu, kemudian sarana penunjang seperti ketersediaan pasar, jalan, dan lainnya kurang memadai.

Indonesia menjadi sasaran empuk bagi negara negara asing dikarenakan Indonesia adalah negara dengan stock tenagakerja terbanyak dan upah buruh yang relatif murah. Hal ini dapat kita lihat pada realitas sosial yang ada. Beberapa perusahaan garmen dan industri di Indonesia dapat menyerap tenaga kerja hingga ribuan orang, namun perlu diperhatikan bahwa perusahaan perusahaan tersebut masih belum menerapkan CSR (Coorporate Sosial Responsibility) dengan semestinya, pun upah buruh yang masih jauh dibawah UMR (Upah Minimum Regional) sehingga menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakatpun masih sangat rendah.

Di papua kita mengenal Pt. Freeport yang hingga saat ini masih menimbulkan kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan serta pencemaran limbah yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan. Kemudian di Nusa Tenggara Barat kita juga tahu bahwa Pt.Newmont yang saat ini sudah mulai kehabisan stock emas, kemudian menyebabkan timbulnya permasalahan sosial, sengketa, dan limbah merkuri yang sudah mulai dirasakan oleh masyarakat disana. Mari kita mengingat kembali masalah masalah yang kemudian ditimbulkan oleh perusahaan perusahaan asing di Indonesia. Kita masih mengingat kasus “Teluk Buyat” di sulawesi. Dimana kesehatan warga terganggu yang disebabkan oleh pencemaran limbah merkuri dari Pt. Newmont Minahasa Raya. Kemudian di tahun 2001 tentang kasus exploitasi buruh yang dilakukan oleh perusahaan Nike di Indonesia yang menyebabkan ribuan buruh tertindas, disebabkan upah mereka rendah, kesehatan dan keselamatan mereka terabaikan namun mereka harus bekerja dengan sangat berat setiap harinya.

Kasus kasus masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang diakibatkan oleh Investor Investor asing menjadi bunga rampai permasalahan sosial, politik, ekonomi dan lingkungan di Indonesia. Namun disini pemerintah seperti tidak mau tahu mengenai hal itu. Justru dengan polemik diatas, pemerintah kemudian membuat beberapa paket kebijakan. Namun yang perlu kita garis bawahi yaitu paket kebijakan jilid II. Dimana pemerintah justru memberikan peluang sebesar besarnya kepada investor asing untuk menikmati kekayaan alam indonesia dan memanfaatkan sumber daya manusia di indonesia. Dengan adanya tax holiday, pemangkasan perijinan KLH dan Kehutanan, percepatan proses perijinan Industri menjadi HANYA 3 JAM, dan juga Insentif pengurangan bunga deposito ditengah kondisi kualitas SDM kita yang masih dibawah rata rata, kasus kasus ketenagakerjaan belum teratasi, permasalahan investor carut marut tak kunjung usai? Tentu ini menjadi tanda tanya besar. Apakah pemerintah kita kini mencoba melegalkan PERBUDAKAN di negaranya sendiri? Pemerintah seolah menjadi kawan akrab berbagai Investor asing yang menjadi penindas rakyat. Kini pemerintah kita sangat ambisius dalam pembangunan ekonomi. Namun tidak begitu antusias untuk membangun kesejahteraan penduduknya. Pembangunan ekonomi yang lebih mementingkan kaum kapitalis dari era noe liberalis, bukan pembangunan ekonomi mandiri yang lebih relevan terhadap persaingan pasar saat ini.

Kemudian pemerintah melupakan bahwa kita memiliki UMKM (Usaha Menengah kecil dan mikro) yang sangat banyak dan potensial. UMKM di Indonesia begitu kompleks dan mengisi beberapa sektor atau bidang perekonomian. Dari UMKM ini Indonesia mendapatkan devisa ekspor sebesar 27.700 Milyar dan menciptakan peranan 4,86% terhadap total ekspor Indonesia. kemudian data dari BPS 2012 kontribusi UMKM terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia tahun 2011 sebesar 56,6% dan mampu menyerap 97% dari tenaga kerja nasional.[iii]

Dengan potensi sumber daya manusia dan alam yang begitu besar, bukan tidak mungkin kita mampu bersaing dalam MEA.  Namun pemberdayaan SDM melalui pendidikan, kesehatan, serta infrstruktur dan optimalisasi produk domestik menjadi sangat penting bagi INDONESIA agar mampu bersaing dalam MEA. Mampu bersaing secara kualitas dari tenaga kerja dan produktifitas akan membawa Indonesia menjadi negara yang makmur. Pengangguran dapat teratasi tanpa harus menjadi budak dinegara sendiri. Maka disini kita memerlukan beberapa ketegasan dari pemerintah. Bahwasanya menjadi negara yang mampu bersaing secara kualitas jauh lebih baik dari kuantitas. Pembenahan di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur merupakan yang utama. Pemberdayaan UMKM adalah sebuah keharusan untuk mampu bersaing dalam era pasar ekonomi asean dan global.

Untuk itu kami, menyatakan sikap kepada pemerintah untuk MENOLAK INTERVENSI ASING dan MENOLAK PAKET KEBIJAKAN JILID 2 mengenai Investasi Asing di Indonesia. Dan kami menuntut kepada pemerintah untuk :

  1. Menyelesaikan permasalahan perusahaan perusahaan asing di Indonesia.
  2. Memperketat seleksi Investasi Asing di Indonesia.
  3. Memperbaiki birokrasi dan regulasi dibidang Investasi.
  4. Berikan sikap, tindakan dan hukum yang tegas terhadap Investor yang melanggar peraturan pemerintah, menindas rakyat Indonesia, dan mengakibatkan kerusakan alam, ekonomi dan sosial politik di Indonesia.
  5. Pemberdayaan tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan dibawah SD, SMP dan SMA sehingga memiliki kemampuan untuk bersaing dengan tenaga kerja Asing.
  6. Proteksi hukum dan kejetahteraan terhadap buruh ditegakkan dengan berkeadilan.
  7. Pemberdayaan bagi UMKM di Indonesia dari infrasruktur untuk menunjang aksesibilitas dan mobilitas perekonomian mandiri. Pendidikan kewirausahaan dan sistem manajemen terkait, sehingga dapat menunjang pengetahuan serta kemampuan masyarakat dalam memajukan Usahanya.
  8. Pemerintah harus menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menciptakan kemandirian ekonomi, agar rakyat Indonesia dapat bersaing dan mampu survive di era Masyarakat Ekonomi Asean.

[i] Diambil dari jurnal yang berjudul “Daya Saing Pertanian Indonesia : di era Mayarakat Ekonomi ASEAN2015” yang ditulis oleh Subejo, Mida Saragih, Nur Saudah Al Arifa, M. Hidayatul Mustofa, Tarmizi Taher, dan Ari Akbar D.

[ii] Diambil dari Jurnal Badan Pusat Statistik Indonesia edisi 70 bulan Maret, tahun 2016

[iii] Ibid

Tak Berkategori

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s