Sisi lain pneghapusan 3.134 Perda

Pemerintah Indonesia melalui kementrian dalam negeri membatalkan 3.134 Perda yang bermasalah.Penghapusan  Perda tersebut disebabkan karena beberapa Perda dianggap menghambat kecepatanpertumbuhan ekonomidan menghambat proses perizinandaninvestasi. Selain itu sebelum diklairfikasi oleh menteri dalam negeri Tjahyo Kumolo  bahwa alasan penghapusan 3.134 perda ini murni karena investasi serta sebagai upaya mendukung paket ekonomi yang diusung oleh pemerintahan  pusat untuk menghapus PerdaSyariah yang dikabarkan banyak media massa dan ramai di perbincangkan di media sosial dan masyarakat.

Isu menegenai pembatalan 3.134 Perda yang mengatur tentang Syariah Islam muncul diruang publik setelah adanya penertiban pedagang warteg yang berjualan di bulan suci Ramadhan oleh Satpol PP yang ada di kotaSerang. Proses penertiban didasari oleh Perda No 2 tahun 2010 tentang PenyakitMasyarakat (Pekat) termasuk larangan rumah makan beroperasi di siang hari selama Ramadhan.Sehingga mencuat anggapan di masyarakat bahwa penertiban pedagang warteg yang berjualan disiang harimerupakan wujud intoleransi yang didukung oleh Perda.

Isu yang berkembang di masyarakat ini haruslah dilihat secara luas.Ada dua aspek penting yang harus dikritisi menegnai isu penghapusan 3.134 Perda yang bermasalah ini.Hal pertama adalah upaya penghapusan Perda oleh pemerintah pusat dalam hal ini yang menjadi wewenang Mendagri tidak dapat serta-merta dilakukansepihak tanpa kajian yang matang.Penghapusan Perda oleh Mendagri meupakan tindakan yang diatur oleh UU. Proses sebelum melakukan pembatalan Mendagri haruslah melakukan evaluasi serta kajian yang matang atau disebut dengan Executive Review, sehingga penghapusan Perda haruslah mempertimbangkan segala aspek yang ada.Terlepas apakah tujuan  penghapusan perda hanya untuk mempermudah  perizinan dan investasi  atau  untuk menghapus perda yang dianggap intoleransi.

Penghapusan Perda yang bertujuan untuk mempermudah perizinan dan investasi merupakan kebijakan kontroversial karena bertujuan untuk mempercepat petumbuhan ekonomi yang tidak terukur pihak mana yang akan dimudahkan dan dampak apa yang dapat terjadi apabila proses perizinan dan investasi dapat di permudah.

Alasan penghapusan beberapa Perda yang dianggap bermasalah karena dapat memberikan dampak positif terhadap turun nya biaya pajak yang dibebankan ketika ingin mendirikan usaha atau investasi sehingga mempengaruhi dunia investasi,suburnya investasi akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Angka pengangguran akan menurun diikuti dengan menurunnya angka kemiskinan dan kriminalitas.

Dengan meningkatnya penghasilan, daya beli masyarakat naik. Otomatis juga penerimaan negara meningkat karena orang semakin banyak bayar pajak, misalnya PBB, PKB dan BBN-KB. Jika penerimaan pajak meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) otomatis meningkat.Dengan begitu, ruang fiskal pemerintah semakin bertambah dan mampu  membiayai program-program pro rakyat.Mampu mendukung secara signifikan program-program prioritas pemerintah misal, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan.

Tak Berkategori

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s